Kodifikasi Peraturan Desa 2: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya. Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam ,ewujudkan desa yang mandiri…

Kodifikasi Peraturan Desa 1: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya. Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam ,ewujudkan desa yang mandiri…

Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-102-3

Deskripsi Fisik

14x21 cm; xii-228 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

307.1 Izu a

Pelayanan Publik dan E-Government: sebuah Teori dan Konsep

Buku ini ditulis dengan tujuan menjadi slaah satu referensi utama pada perguruan tinggi di Indonesia terkait dengan topik pelayanan publik dan e-government. Oleh karenanya sebagian besar referensi adalah literatur terkini dari jurnal akademik, bab buku serta buku dari penerbit akademik terdepan, yang ditulis oleh akademisi administrasi negara terkemuka nasional maupun internasional. Konsep sert…

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Buku 3

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Buku 1

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Buku 2

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu…

Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal

Perdesaan secara geografis merupakan salah satu anasir penting dalam konteks pembangunan nasional. Secara alamu perdesaan Indonesia memiliki karakter yang beragam dari sisi sosial, budaya, kondisi infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan tingkat capaian kemajuan pembangunan. Hal ini memberikan konsekuensi dan implikasi bagi corak pembangunan perdesaan. Pertama perlunya regrouping kawasa…

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran dana desa di Indonesia menjadi semangat baru yang diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera. …

Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa

Buku ini mengurai teori dan praktik mengenai pengelolaan keuangan desa (arti penting, risiko dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pedoman pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan); anggaran pendapatan dan belanja desa (arti penting, pendapatan, belanja, pembiayaan dan peraturan desa); pengelolaan ase…